PP No.53 Th. 2010 Tentang DISIPLIN PNS


PP No.53 Th. 2010 Tentang DISIPLIN PNS

“Sebelumnya Selamat hari raya Idul Fitri 1431 H. Saya haturkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang telah merayakannya. Mohon Maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Alloh SWT mengampuni dosa-dosa kita semua”.

Setelah libur panjang Idul Fitri, dan hiruk pikuknya mudik dan balik lebaran, sebagai abdi negara (PNS), dituntut untuk mengabdi (bekerja) secara normal kembali di institusinya masing masing.

Bagi sebagian PNS, kembali bekerja ini ada yang menyambutnya dengan sikap optimis, dan penuh semangat pagi, tetapi ada juga yang merasa hari ini tak ada ubahnya dengan hari kemarin. Seolah-olah aktifitas hidup ini datar tiada makna. Dan sebagian lagi             – mungkin-  ada yang ogah-ogahan bahkan bolos kerja dengan alasan mudik atau jalanan masih macet.

Kabarnya, tingkat produktifitas PNS di negara berkembang termasuk Indonesia rata-rata dianggap masih rendah. Tentunya anggapan ini tidak boleh digeneralisasikan untuk semua instansi ataupun semua individu. Tetapi tidak ada salahnya kita instropeksi diri (termasuk penulis) apakah gaji yang kita terima saat ini sudah impas dengan pekerjaan (pengabdian) yang selama ini kita lakukan.

Bagi para PNS, setidaknya mulai hari ini kita harus mulai membaca dan  mencermati PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP53 Tahun 2010 ini sebagai pengganti PP.30 Tahun 1980

Sebagai contoh kalau dalam PP.30 1980 PNS bisa dianggap melakukan pelanggaran  apabila tidak masuk selama 6 bulan berturut-turut, tetapi dalam PP 53 th. 2010 hal ini sudah tidak ditemukan lagi. Sebagai gantinya marilah kita perhatikan pasal dibawah ini:

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban …………………………………………………………………..

Ayat 9 : masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  angka 11 berupa:

  1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

Dan  dalam pasal 10 PNS akan diberikan hukuman disiplin berat apabila…

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:………………………………………………………………

ayat 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
  3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;

Untuk selengkapnya silakan download PP.53 Th 2010 disini dan PP terdahulu (PP no.30 Th 1980 disini sebagai pembanding.

About these ads

14 Tanggapan

  1. Semoga PP ini dapat menjadi motivasi bagi para PNS untuk senantiasa berdisiplin tinggi dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.
    Bersamaan itu pula seyoggyanya Pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan PNS

  2. PP 53 Tahun 2010 nampaknya lebih tegas dalam memberikan dasar ketentuan bagi pimpinan pada saat memberikan sanksi terhadap bawahannya. namun efektifitasnya agak saya ragukan karena :
    1. Sistem remunerasi belum diberlakukan bagi semua PNS ;
    2. Sudah terbiasa dengan budaya paternalistik ;
    3. Belum mengatur lebih rinci ketentuan bagi mereka yang tugas di lapangan disamping masih perlu adanya penegasan standard eqivalen beban kerja guru (PNS) yang saat ini sudah diatur peraturan tersendiri.

  3. Menurut hemat saya, bahwa PP 53 dimaksud hanya mengatur tentang PNS yang membolos saja, sementara problem yang lain belum pernah tersentuh, contoh saja, setiap PNS naik pangkat, pasti penyerahan SK kenaikan pangkat mengalami keterlambatan sampai berbulan-bulan, tentu saja hal ini menandakan perbuatan yang tidak disiplin dan tidak terpuji, apakah hal ini tidak bisa dilaksanakan secara on line ?

  4. PP ini memang jelas dan tepat sekali tapi ingat selama gaji pns seperti sekarang jangan terlalu diharapkan. Beda lagi dengan PNS depertemen keuangan yang dimanja dengan gaji bisa menjcapai 10 juta itu, maka pp ini bisa efektif hanya tergantung karakter pribadinya masing masing, kalau karakternya sudah jadi maling tetep aja dia bakal maling seperti kasus Gayus.

  5. Sebetulnya pemberlakuan PP nomor 53 tentang disiplin PNS, sejak 06 Juni 2010 hingga saat sekarang ini, apabila diterapkan di lingkungan PNS, dapat dikatakan bisa menimbukan konflik di tingkat bawah, karena ketentuan tersebut tidak mengindahkan bagi PNS yang memiliki karakteristis pekerjaan , contohnya Perawat Rumah sakit, Peksos di panti-panti.

  6. Siip

  7. pp dibuat untuk dilanggar. Sudah berapa banyak yg sudah dibuat.toh yang langgar itu2 saja. Anak pejabat ada maaf tetapi orang lain berlaku hukumannya. Tidak akan maju negara kita.kita harus belajar dari negara tetangga.terima kasih

  8. bagaimana dgn jam kerja guru, apa sama dgn pns lainnya 7,5 jam sehari

  9. penerapan disiplin bisa tercapai diharapankan sebagaimana sebuah pepatah : tak ada prajurit yang tak patuh apa bila komandannya patuh

  10. gimana mau komentar..wong saya belum PNS

  11. yg masuk seminggu sekali banyak kyany. dengan alasan resah dengan budya kerja di kntor

  12. Assalamu’alaikum wr wb, bagaimana dengan PNS yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, misalnya yang belum S1 atau dari melanjutkan ke S2. Kemudian jam dinasnya siang diganti dengan malam, pokoknya tugas sesuai dgn kewajiban tidak ditinggalkan.

    Akan tetapi pimpinan tidak memberikan izin, digolongkan kemanakah pns tersebut, melanggar disiplinkah ?.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 924 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: